Perhatian kepada penjabat daerah Gubernur, bupati, dan SKPD di Papua

Pemerintah propinsi Papua hingga saat ini, belum menyadari akan kemajuan daerah mulai dari tingkat daerah khusus dalam pemberdayaan masyarakat daerah.
di propinsi Papua ini alam sudah sediahkan segalah kekayaan alam yang bernilai yang dapat dikelolah dan dapat di manfaatkan melangsungkan hidup.
dana otsus yang diberikan hingga triliunan rupiah tidak akan belarti bagi masyarakat Papua jika dikelolah oleh orang yang bukan profesi karena akan membuat program yang ada-ada saja sehingga tidak pada sasarannya seperti hal 100 juta pertahun setiap tahun.
para pemimpin daerah telah di manjakan oleh dana otsus sehingga daya berpikirpun dimatikan untuk membentuk kemandirian daerah untuk mengelolha sumber daya yang ada, apalagi masyarakat.
di propinsi Papua, telah menyusun berbagai program kerja seperti halnya pembangunan dari desa ke kota namun belum pada sasaran karena tidak koordinasi dari pemerintah
Dana otsus itu sudah diberikan berdasarkan jumlah penduduk Papua perkepala 20-25 juta. tetapi strategi pemerintah sanagat jauh dari harapan seharusnya masyarakat jangan dikasih uang, tetapi diberikan berdasarkan apa yang di buat seperti halnya, bantuan ukm.
Harapan;
seharusnya pemerintah membuka lapangan kerja, kerja sama pengusaha-pengusaha orang daerah untuk mengelolah segalah kekayaan alam ini. masyarakat diberikan sosialisasi dan motifasi agar terdorong ukm. karena selama ini otsus diberikan hanya ibarat kasih ikan, bukan umpan dan kail demikian juga dari pemerintah kepada masyarakat, sehingga pemerintah maupun masyarakat hidup tergantung apa yang bisa terjadi jika masa Otsus Habis..? melarat di tanah yang kaya ini.
dalam kenyataan ketergantungan sangat terlihat para penjabat hanya berorientasi pada politik, kejar jabatan dan kedudukan melalui tidak prosedur dan masyarakat diajarkan menjadi masyarakat proposal.dengan demikian kebiasaan kerja di kebun hilang, menyusun program banyak2 jika dana otsus mau cair.
kendala yang paling utama adalah memangku jabatan SKPD tidak sesuai dengan profesi disiplin ilmu yang dimiliki dengan demikian orientasi kerja hanya sekedar di atas kerja tanpa implementasinya.
Pesan.
perumahan dan perkantoran yang mewah tidak akan belarti jika tanpa SDM yang disiapkan. sekalipun power sudah luas, pendidikan tinggi, sarjana, magister, dr. tidak akan belarti jika tidak di implementasikan dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan pada sasarannya.maka di harapkan kepada pemerintah daerah baik tingkat daerah maupun propinsi utamakan SDM yang profesional dan disiplin ilmu. mendorong pengusaha lokal,UKM, melalui sosialisasi daan koordinasi serta kontroling kaji langsung ke lapangan apa yang sedang dibuatnya. menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat agar tidak tergantung tunggu PNS.
selama ini otsus dinyatakan gagal di Papua bukan karena pemerintah pusat tetapi justru para penjabat daerah mengambil kebijakan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan sasarannya apa lagi kalau dipimpin oleh bukan putra daerah. pembangunan di Papua hanya bisa lihat dengan wujud yaitu, gedung, jalan saja. sementara SDM NOL. jangan mengatakan SDM Papua sudah siap itu bohong besar, SDM bukan di ukur dari pendidikan dan gelarnya tetapi memiliki kemampuan, skill yang bisa di implementasikan ke masyarakat tepat dan sasarannya sesuai dengan kebutuhan. Ddalam NKRI ini khususnya di luar Papua sarja ganggur mencapai 25% (DTKDL 2012) karena mereka mau menerima orang yang memiliki profesiona. sehingga lari ke papua menjadi penjabat asal mengambil kebijakan. apa lagi orang Papua coba kalau berani tes PNS/lamar kerja luar Papua, saya jamin tidak akan di terima kecuali jabatan politik.
orang papua akan menangis jika di tidak di siapkan sejak dini.
demikian harapan yang muncul dari situasi dan kebijakan tanpa kemandirian pemerintah dan masyarakat di Papua.

Oleh: Paskalis Belau